Wawancara: Pasca PT Arun Hentikan Ekspor Gas (1)

Marzuki Daham: Pemerintah Harus Dapat Saham di Pipaline Arun

Sejarah mencatat pada tahun 1994, PT Arun mencapai puncak produksinya dengan berhasil memproduksi 224 kargo LNG yang melayani permintaan LNG dari Jepang dan Korea. Kala itu, sebagai sebuah perusahaan besar, PT Arun turut mempekerjakan karyawan hingga lebih dari dua ribu orang. Namun kini, masa kejayaan Arun mulai redup.

Pada Oktober tahun ini kilang LNG milik PT Arun NGL akan mengekspor cargo LNG untuk yang terakhir kali sebanyak satu kargo ke Korea Selatan. Fakta ini sekaligus menguburkan masa kejayaan PT Arun setelah 40 tahun memproduksi gas alam cair (LNG).

Setelah berhenti produksi LNG, seluruh fasilitas Arun menjadi milik pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Lantas bagimanakah nasib PT Arun ke depan pasca tidak lagi melakukan ekspor gas LNG ke luar negeri? dan apa pula yang seharusnya dilakukan Pemerintah Aceh menghadapi era regasifikas Arun? Wartawan Serambinews.com Ansari Hasyim, mewawancari Marzuki Daham BSc, putra Aceh yang juga seorang konsultan perminyakan lulusan Texas A&M University, Amerika Serikat. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat kenyataan PT Arun yang tidak lagi memproduksi LNG setelah 40 tahun lamanya beroperasi?

Sangat disayangkan memang. Seharusnya tidak mesti berakhir sekarang ini karena Aceh bukannya sudah kehabisan gas sama sekali. Saya belum pernah mendengar ada LNG plant yang ditutup di bagian dunia lain, malah sekarang banyak negara-negara di dunia yang sedang membangun LNG plants baru seperti di Qatar, Yaman, Australia, Tanzania, Mozambique dan bahkan di Amerika Serikat juga sekarang ini sedang giat-giatnya hendak membangun LNG plants.

Ini semuanya kerena memang LNG itu pasarnya ada dan permintaannya meningkat terus setiap tahun. Saya tidak tahu kenapa cadangan gas yang ada di Blok-A, Aceh Timur, tidak jauh-jauh hari diperuntukkan untuk PT Arun supaya tetap dapat memproduksi LNG. Dengan demikian operator Blok-A (sekarang Medco) akan lebih giat mengembangkan lapangan tersebut dan dapat meningkatkan cadangannya lewat explorasi yang lebih luas lagi. Kalau ini dilakukan dari dulu tentu hari ini situasinya akan berbeda, saya yakin PT Arun akan masih tetap berproduksi dan PIM juga akan tetap dapat gas.

Menurut Anda, apakah Arun sudah memberi kontribusinya untuk masyarakat dan daerah selama beroperasi di Aceh?

Hal ini tentu sangat relatif jawabannya. Tergantung siapa yang melihatnya dan pada saat titik waktu yang mana kita melihatnya selama kurun waktu 40 tahun PT Arun beroperasi. Kalau kita lihat sekarang ini dimana Arun sudah kempes begini, tentu saja banyak orang akan bilang seolah-olah Arun tidak ada kontribusi apa-apa. Kontribusi terhadap ekonomi dan pendidikan secara umum tentu tidak bisa kita pungkiri pasti ada dampak positif. Saya rasa multiplier effect-nya, pada masa jayanya, pasti banyak sekali terhadap pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dan Aceh bahkan Indonesia pada umumnya. 

Dampak negatifnya, kalau dicari-cari, mungkin juga ada dan ini tergantung dari pengalaman pribadi setiap individu dalam masyarakat kita.

Marzuki Daham

Satu hal yang masih membuat saya merasa penasaran adalah kenapa kita tidak membuat atau menjadikan fasilitas PT Arun yang berkelas dunia ini sebagai sarana pendidikan untuk umum, seperti tempat pelatihan untuk anak-anak kita, mungkin lulusan dari Politeknik atau yang setara untuk dilatih selama 6 bulan sampai setahun, sehingga mereka yang berminat dapat mempelajari teknologi canggih seperti instrumentasi, process control, kelistrikan dan lainnya yang berhubungan dengan operasi sebuah LNG Plant. 

Hal ini akan membuat anak-anak tersebut menjadi siap pakai ke depannya dan bisa bekerja di kilang-kilang LNG yang lain seperti di Qatar, Yaman, Malaysia, Brunei, Australia atau bahkan di Amerika.

Perlu dicatat bahwa tenaga muda siap pakai untuk kilang LNG adalah sangat langka. Maka lapangan kerja untuk yang berpengalaman di bidang ini akan sangat luas terbuka terutama di negara-negara yang saya sebutkan di atas. Saya pernah dihubungi oleh para lulusan Unimal, Lhokseumawe, yang punya ide dan mencoba memprakarsai maksud pelatihan tersebut, mereka hanya meminta dukungan moril dari saya, tentu saja sangat saya dukung supaya ide ini terwujud. Mereka menamakannya dengan Aceh Oil Institute (AOI). Namun dalam perjalanan perjuangannya yang sudah hampir 3 tahun sepertinya kurang mendapat tanggapan yang tulus dan serius dari pejabat terkait.

Mungkin dalam membuat proposal dan mengekspresikan cita-citanya mereka masih banyak kelemahan. Namun di sinilah sebenarnya tugas kita harus bisa menampung semangat mereka dan meluruskan alurnya sehingga sarana pendidikan ini bisa terwujud. Saya masih yakin hal ini belum terlambat untuk direalisasikan dan kalau hal seperti ini bisa terwujud maka saya pikir inilah kontribusi PT Arun yang akan berkesinambungan untuk masyarakat Aceh.

Apakah Anda yakin kebijakan regasifikasi dalam upaya mempertahankan kilang Arun tetap berfungsi dan tidak menjadi besi tua, bisa berjalan baik?

Yang perlu diketahui adalah bahwa proyek regasifikasi yang dilakukan oleh Pertamina ini hanya akan memanfaatkan tidak lebih 25% dari seluruh fasilitas yang ada di PT Arun, antara lain yang paling utama adalah pelabuhannya atau loading port yang harus dimodifikasi untuk jadi unloading port. Jadi kalau dahulu gas dari ladang Arun dan NSO diproses di sini (PT Arun) menjadi LNG, lalu seterusnya kapal-kapal LNG datang kemari untuk dimuat LNG di pelabuhan ini lalu LNG-nya diekspor.

Nantinya LNG dari tempat lain akan dibawa kemari dan dibongkar di pelabuhan ini untuk seterusnya diproses menjadi gas kembali lewat kilang regasifikasi yang sedang dibangun tersebut. Gas hasil dari regasifikasi LNG ini akan disalurkan ke pembeli domestik mulai dari Lhokseumawe, Aceh sampai ke Belawan, Sumut. Fasilitas utama yang lainnya yang akan dimanfaatkan adalah tanki penyimpanan LNG (LNG storage tanks), mungkin yang akan dipakai hanya 2 tangki dari 5 tangki yang tersedia. Dari gambaran ini tentu saja kita bisa melihat bahwa masih banyak lagi fasilitas kilang LNG ini yang masih belum jelas nasibnya jika tidak ada gas lagi yang bisa dialirkan untuk diproses jadi LNG.

Pemerintah memang harus membuat suatu program yang pasti untuk mencegah fasilitas canggih ini menjadi besi tua. Sepengetahuan saya Pemerintah Aceh saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan hak kelola terhadap fasilitas PT Arun ini dari Pemerintah Pusat. Rencananya kawasan PT Arun tersebut akan dibuat seperti suatu kawasan industri terpadu sehingga dapat membuat fasilitas tersebut tetap berguna untuk turut mendorong gerak roda ekonomi setempat. 

Kita doakan semoga Pemerintah pusat dapat legowo untuk menyerahkan hak pengelolaan aset PT Arun ke Pemda Aceh. Saya juga yakin dengan semua tenaga-tenaga ahli (expert) local yang ada ex PT Arun dan ex ExxonMobil, aset-aset ini dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh nantinya.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk kebijakan regasifikasi ini?

Proyek regasifikasi ini murni program bisnisnya Pertamina dan sekaligus memanfaatkan sebagian kecil dari lahan dan fasilitas yang ada serta ditambah dengan unit regas yang dibangun baru. Bagian yang paling saya dukung dari proyek ini adalah dibangunnya pipa penyaluran gas (pipeline) dari Lhokseumawe sampai ke Belawan dan melalui beberapa kabupaten dan kota dalam wilayah Aceh, malah akan lebih baik lagi kalau leni pipa ini dibangun sampai ke Banda Aceh bahkan sampai ke Meulaboh dan Singkil. 

Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri diwilayah kita. Dengan jaringan pipa gas ini pasokan gas untuk industri dan juga pembangkit listrik (PLN) ke depan akan dapat terjamin karena dimanapun nantinya sumber gas (lapangan gas) ditemukan lagi di Aceh maka infrastruktur ini akan dapat mengalirkan gas tersebut dimana saja dibutuhkan di seluruh Aceh.

Dalam proyek regasifikasi ini Pertamina menyediakan share (saham) untuk Pemda Aceh, berupa participating interest, sebesar 30% sampai dengan 49%. Ini hanya untuk regasifikasi saja, tidak termasuk saham di pipeline-nya. 

Saya sarankan supaya Aceh juga dapat share (saham) serupa pada jaringan pipa gas ini. Hal ini sudah saya sampaikan melalui bapak Muhammad Abdullah, wakil ketua Tim ESDM Aceh, beberapa waktu yang lalu dan hal ini juga sudah diajukan ke Pertamina.

Saya melihat bahwa mendapatkan saham pada jaringan pipa ini adalah sesuatu yang sangat strategis untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah ke depan. 

Bahkan dalam kesempatan lain saya juga anjurkan kepada Ketua Tim ESDM Aceh, Bapak Azhari, supaya disamping mendapatkan saham, Aceh juga harus dapat Capacity Booking (Capacity Reserve) pada Fasilitas Regasifikasi dan juga Jaringan Pipa gas tersebut. 

Hal ini saya kira penting untuk kedepannya siapa tahu BUMD kita nantinya akan memiliki lapangan gas sendiri dan bisa memakai jaringan pipa tersebut untuk memasarkan produknya tanpa harus memikirkan lagi kapasitas penyalurannya. Kita doakan supaya Pertamina mengabulkan permintaan ini.

Dalam hal pengelolaan migas Aceh kita harus berpikir jauh ke depan, BUMD Aceh harus dapat mempersiapkan diri untuk bisa jadi tuan rumah di daerah sendiri. Setelah tahun 2018, semua blok migas yang sekarang dikelola ExxonMobil akan berakhir kontraknya. 

Pada saat itu blok-blok seperti B-Blok dan NSO, sesuai UUPA, akan secara otomatis jatuh hak kelolanya ke Pemda Aceh bersama Pemerintah Pusat. Saat inilah waktu yang tepat untuk persiapan ke arah itu. Ke depan kita ingin melihat agar Perusahaan Daerah yang mengkelola ladang gas tersebut. (bersambung)